Bahlil Naik Jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Tetap Rangkap Menteri ESDM

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pengangkatan tersebut menjadi bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih sekaligus menandai hadirnya nomenklatur baru dalam struktur pemerintahan.

Berbeda dari informasi awal yang menyebut Bahlil beralih sepenuhnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam susunan baru tersebut Bahlil tetap dipercaya sebagai Menteri ESDM. Dengan demikian, ia kini menjalankan dua tanggung jawab sekaligus sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM.

Pelantikan Bahlil didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Keppres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo pada 30 September 2026. Dalam prosesi pelantikan, Bahlil mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden sebelum menandatangani berita acara pelantikan.

Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi perubahan penting dalam struktur koordinasi pemerintahan. Posisi ini menggabungkan fungsi koordinasi terhadap dua agenda besar yang selama beberapa tahun terakhir menjadi bagian dari kebijakan pemerintah, yakni peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi dan pengembangan sistem energi menuju proses transisi.

Bahlil sendiri tidak asing dengan kedua isu tersebut. Sebelum memperoleh mandat baru, ia telah menjabat Menteri ESDM sejak Agustus 2024. Sebelumnya, ia dipercaya sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sehingga perjalanan karier pemerintahannya banyak bersinggungan dengan investasi, sumber daya alam, hilirisasi, dan energi.

Dalam kapasitas barunya, Bahlil mengatakan koordinasi antara agenda hilirisasi dan transisi energi diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah. Ia menyebut hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo yang perlu dikonsolidasikan melalui kementerian koordinator baru tersebut.

“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” kata Bahlil seusai pelantikan.

Bahlil juga menjelaskan alasan dirinya tetap merangkap sebagai Menteri ESDM. Menurut dia, sektor energi memiliki keterkaitan yang sangat besar dengan agenda hilirisasi. Ia menyebut sekitar 90 persen investasi hilirisasi berada di sektor ESDM, sehingga koordinasi antara fungsi kementerian teknis dan kementerian koordinator dinilai menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas barunya.

Dengan struktur tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi tetap menjalankan fungsi sebagai kementerian teknis. Bahlil menjelaskan kementerian tersebut berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sementara dirinya menjalankan fungsi koordinasi sesuai kewenangan yang diberikan Presiden.

Agenda hilirisasi sendiri berkaitan dengan upaya meningkatkan nilai tambah komoditas dan sumber daya alam sebelum hasilnya dipasarkan atau diekspor. Pemerintah selama ini mendorong pengembangan industri pengolahan di dalam negeri agar sumber daya alam tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat menghasilkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Sementara itu, agenda transisi energi berkaitan dengan perubahan menuju sistem energi yang lebih beragam dan berkelanjutan, termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan serta pengurangan ketergantungan terhadap sumber energi tertentu. Kedua agenda tersebut memiliki konsekuensi terhadap investasi, industri, ketenagakerjaan, teknologi, hingga ketahanan energi nasional.

Penempatan kedua agenda tersebut dalam satu koordinasi kementerian koordinator membuat Bahlil berada pada posisi yang memiliki ruang koordinasi lebih luas dibandingkan ketika hanya memimpin Kementerian ESDM. Namun, pelaksanaan kebijakan tetap terbagi berdasarkan kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga sesuai aturan yang berlaku.

Bahlil menegaskan dirinya akan menjalankan tugas berdasarkan mandat yang diberikan Presiden melalui Keppres. Ia mengatakan seluruh kewenangan pemerintahan harus dijalankan sesuai ketentuan dan pembagian tugas yang telah ditetapkan.

“Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden,” ujar Bahlil.

Pelantikan Bahlil menjadi bagian dari rangkaian reshuffle Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026. Pada hari yang sama, Prabowo juga melantik sejumlah pejabat baru, di antaranya Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, serta Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Dengan mandat baru tersebut, Bahlil kini menghadapi tanggung jawab yang lebih luas dalam mengoordinasikan agenda hilirisasi sekaligus transisi energi. Pengalaman sebelumnya di bidang investasi, hilirisasi, dan energi menjadi bagian dari rekam jejak yang kini dibawa ke posisi baru dalam pemerintahan.

Pelantikan pada Kamis (1/10/2026) sekaligus membuka fase baru kebijakan pemerintah dalam mengintegrasikan agenda peningkatan nilai tambah sumber daya alam dengan sektor energi. Implementasinya akan bergantung pada koordinasi lintas kementerian, kesiapan investasi, pembangunan industri, serta pelaksanaan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.