Israel Ancam Balas Inggris jika Sanksi Ekonomi Diterapkan, Hubungan Kedua Negara Makin Memanas

JAKARTA — Hubungan Israel dan Inggris kembali memanas setelah Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar memperingatkan London bahwa Tel Aviv akan mengambil tindakan balasan apabila pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Israel.

Peringatan tersebut disampaikan Sa’ar ketika hubungan kedua negara berada dalam titik yang semakin tegang, terutama menyusul kebijakan Israel memperluas pembangunan permukiman di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pemerintah Inggris menilai ekspansi permukiman tersebut mengancam prospek pembentukan negara Palestina dan kelangsungan solusi dua negara.

Dalam wawancara dengan media Israel Ynet, Sa’ar secara terbuka memperingatkan bahwa Israel tidak akan tinggal diam apabila Inggris mengambil langkah hukuman terhadap negaranya.

“If Britain acts against Israel, Israel will act against Britain,” kata Sa’ar, seperti dikutip dari laporan mengenai wawancara tersebut.

Pernyataan itu menandai semakin kerasnya respons pemerintah Israel terhadap perubahan kebijakan Inggris di bawah pemerintahan Partai Buruh. Sa’ar menuduh pemerintah Inggris telah bertindak secara sistematis melawan Israel dan dinilai semakin mengambil kebijakan yang merugikan kepentingan negaranya.

Menurut Sa’ar, London sebelumnya telah mengambil sejumlah langkah terhadap Israel, termasuk pembatasan terkait ekspor pertahanan serta pemberian sanksi kepada sejumlah menteri Israel. Ia melihat perkembangan tersebut bukan sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari perubahan pendekatan Inggris terhadap pemerintahan Israel.

“Pemerintah tersebut telah merugikan ekspor pertahanan ke negara kami dan menjatuhkan sanksi terhadap para menteri,” ujar Sa’ar dalam keterangannya yang dikutip dari wawancara tersebut.

Ketegangan semakin meningkat setelah pemerintah Inggris menyatakan tengah menyiapkan langkah lebih lanjut sebagai respons terhadap kebijakan permukiman Israel. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband sebelumnya mengatakan London akan menyusun paket langkah komprehensif untuk menanggapi kebijakan pemerintah Israel, termasuk menargetkan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan permukiman yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.

Salah satu isu yang menjadi perhatian utama Inggris adalah proyek permukiman E1 di Tepi Barat. London menilai rencana tersebut dapat menciptakan pembagian wilayah yang semakin sulit diperbaiki dan mengancam kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang berkelanjutan.

Pada 19 Agustus 2026, pemerintah Inggris secara terbuka mendesak Israel menghentikan rencana E1 dan menarik kembali tender pembangunan. London juga memanggil kuasa usaha Israel untuk menyampaikan keberatan secara langsung.

Inggris sebelumnya juga telah menjatuhkan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas terkait kekerasan pemukim Israel. Pada Juni 2026, misalnya, pemerintah Inggris menyebut langkah tersebut sebagai paket sanksi keempat pada masa pemerintahan Partai Buruh yang menyasar sejumlah tokoh dan entitas yang dinilai memfasilitasi atau menghasut kekerasan pemukim.

Kini, tekanan London bergerak ke ranah perdagangan. Pemerintah Inggris pada Selasa (8/9) diperkirakan mengumumkan larangan perdagangan terhadap sejumlah produk yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat. Kebijakan tersebut disebut ditujukan untuk memperkuat dukungan Inggris terhadap solusi dua negara dan memberikan tekanan terhadap ekspansi permukiman.

Langkah tersebut diperkirakan tidak serta-merta menghentikan seluruh hubungan ekonomi Inggris-Israel. Namun, kebijakan itu dapat menjadi simbol penting perubahan sikap London, terutama karena Inggris selama ini memiliki hubungan perdagangan dan kerja sama pertahanan yang cukup erat dengan Israel.

Reuters melaporkan nilai perdagangan tahunan Inggris-Israel berada di kisaran miliaran pound sehingga setiap pembatasan ekonomi berpotensi memiliki konsekuensi politik sekaligus bisnis, meskipun dampak langsung dari larangan terhadap produk permukiman diperkirakan relatif terbatas.

Bagi Israel, ancaman pembalasan Sa’ar menunjukkan bahwa pemerintah Benjamin Netanyahu tidak melihat tekanan Inggris semata-mata sebagai persoalan ekonomi. Kebijakan tersebut juga dipandang sebagai bagian dari tekanan diplomatik yang lebih luas terhadap Israel di tengah meningkatnya kritik internasional atas kebijakan pemerintahnya di Gaza dan Tepi Barat.

Sementara bagi Inggris, langkah terhadap permukiman Israel merupakan bagian dari upaya untuk menegaskan kembali komitmen terhadap solusi dua negara. Pemerintah London menyatakan ekspansi permukiman dan upaya menciptakan perubahan permanen di lapangan dapat merusak peluang perdamaian jangka panjang.

Situasi ini membuat hubungan Inggris-Israel berada dalam fase yang jauh lebih sulit dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kerja sama kedua negara di bidang pertahanan, keamanan, perdagangan, dan diplomasi kini berhadapan dengan perbedaan tajam mengenai kebijakan Israel di wilayah Palestina.

Ancaman Sa’ar juga membuka kemungkinan terjadinya siklus saling balas apabila London benar-benar menerapkan langkah ekonomi baru. Inggris telah memperingatkan akan mengambil tindakan terhadap aktivitas permukiman, sementara Israel menegaskan setiap tindakan terhadap negaranya akan mendapatkan respons.

Dengan perkembangan tersebut, hubungan Inggris-Israel kini memasuki periode yang penuh ketidakpastian. Keputusan London mengenai sanksi dan pembatasan perdagangan akan menjadi ujian berikutnya, sementara respons Tel Aviv akan menentukan seberapa jauh perselisihan kedua negara berkembang dari perang diplomatik menjadi perseteruan ekonomi dan politik yang lebih luas.