Komisi IX DPR RI Dukung Pengalihan 17.600 Motor Listrik BGN ke Guru Honorer

Jakarta – Komisi IX DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap rencana pengalihan 17.600 unit motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) kepada guru honorer di seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil untuk memastikan aset negara yang dibeli menggunakan anggaran publik tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa aset negara seharusnya tidak dibiarkan terparkir atau kurang termanfaatkan.

“Aset yang dibeli dengan uang negara sebaiknya tetap dimanfaatkan secara optimal. Pengalihan ke guru honorer adalah langkah yang sangat tepat dan bermanfaat,” ujar Yahya Zaini dalam keterangan persnya.

Motor listrik tersebut awalnya disiapkan sebagai sarana operasional pendukung Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah. Namun, setelah dilakukan evaluasi, kebutuhan akan kendaraan tersebut dinilai tidak terlalu mendesak untuk program tersebut.

Menurut penjelasan BGN, pengalihan ini dilakukan agar nilai ekonomis dan fungsi dari aset negara tidak sia-sia. Saat ini, BGN sedang melakukan koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan proses pengalihan berjalan sesuai prosedur hukum dan tata kelola aset negara yang baik.

Pengalihan 17.600 motor listrik ini diharapkan dapat meringankan beban para guru honorer yang selama ini sering menghadapi kendala transportasi, terutama di daerah-daerah terpencil, pedesaan, dan wilayah dengan aksesibilitas yang sulit. Motor listrik dinilai ramah lingkungan, hemat biaya operasional, serta sesuai dengan semangat transisi energi hijau yang sedang digalakkan pemerintah.

Yahya Zaini menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen DPR untuk mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik honorer. “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Memberikan mereka alat transportasi yang memadai adalah bentuk apresiasi nyata dari negara,” tandasnya.

Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa proses pengalihan tetap akan diawasi secara ketat. Koordinasi dengan Kejaksaan Agung dilakukan untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan aset dan memastikan distribusi berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.

Distribusi motor listrik direncanakan dilakukan secara bertahap, dengan prioritas kepada guru honorer di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) serta wilayah yang memiliki tingkat kebutuhan transportasi tinggi.

Dukungan Komisi IX DPR RI terhadap rencana ini mendapat sambutan positif dari kalangan pendidikan. Banyak yang berharap langkah serupa dapat terus dilakukan untuk memanfaatkan berbagai aset negara lainnya yang belum termanfaatkan secara optimal.

Perkembangan ini juga menjadi sinyal baik bahwa pemerintah dan DPR bersama-sama mencari solusi kreatif dalam memaksimalkan anggaran negara demi kesejahteraan rakyat, khususnya di sektor pendidikan.

Pemerintah melalui BGN dan Kementerian terkait akan terus memberikan update mengenai proses distribusi agar masyarakat dapat memantau perkembangannya.