Manchester City Dinyatakan Bersalah Langgar Aturan Keuangan Premier League Selama 9 Musim

Manchester City dinyatakan bersalah atas pelanggaran serius terhadap aturan keuangan Premier League selama sembilan musim. Putusan tersebut diumumkan setelah Komisi Independen Premier League menyelesaikan pemeriksaan panjang terhadap perkara yang melibatkan klub asal Manchester tersebut.

Premier League menyatakan komisi independen menemukan Manchester City bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran serius terhadap aturan keuangan liga pada periode musim 2009/2010 hingga 2017/2018. Komisi juga menyatakan klub bersalah atas sebagian besar tuduhan terkait kegagalannya bekerja sama dalam penyelidikan yang dilakukan Premier League.

Dalam keputusan yang diumumkan pada 29 September 2026 itu, komisi menemukan adanya sejumlah pengaturan kontrak komersial yang disebut sebagai "sham contracts", yakni kontrak yang tidak menggambarkan kesepakatan sebenarnya antara para pihak. Menurut Premier League, pengaturan tersebut digunakan untuk meningkatkan pendapatan klub secara artifisial sekaligus menekan biaya yang dilaporkan.

Komisi juga menemukan adanya kesepakatan serupa dengan sejumlah pihak lain. Dalam skema yang dijelaskan Premier League, beberapa sponsor disebut hanya membayar sebagian dari nilai sponsorship yang tercantum dalam kontrak, sementara sisanya didanai oleh Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), perusahaan yang menjadi pemilik Manchester City pada periode tersebut.

Selain persoalan pendapatan, komisi menemukan pengaturan lain yang didanai ADUG dan memungkinkan Manchester City mencatat biaya operasional lebih rendah daripada pengeluaran sebenarnya. Terdapat pula pengaturan terkait Fordham, entitas yang membeli hak citra pemain klub, yang menurut temuan komisi juga didanai ADUG.

Premier League menyebut berbagai skema tersebut menyebabkan pendapatan Manchester City meningkat secara artifisial dan biaya yang dilaporkan menjadi lebih rendah dengan nilai gabungan lebih dari 900 juta poundsterling selama periode yang dipersoalkan. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap laporan keuangan klub yang disampaikan kepada auditor dan regulator sepak bola.

Komisi menyimpulkan bahwa apabila seluruh kesepakatan tersebut dilaporkan secara akurat dalam laporan keuangan, Manchester City akan melampaui batas pengeluaran yang ditetapkan Premier League maupun UEFA dalam jumlah yang sangat besar. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan aturan Profitability and Sustainability Premier League serta regulasi lisensi klub dan Financial Fair Play UEFA.

Perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan. Dalam proses penyelidikan yang berlangsung selama sekitar empat tahun, komisi juga menemukan pelanggaran terhadap kewajiban Manchester City untuk bekerja sama dengan Premier League. Dari empat dugaan pelanggaran terkait kerja sama tersebut, tiga dinyatakan terbukti.

Premier League menyatakan komisi menemukan adanya upaya yang dilakukan Manchester City untuk menghentikan atau menghambat penyelidikan. Proses pemeriksaan perkara itu sendiri berlangsung sangat panjang. Penyelidikan Premier League dimulai pada Desember 2018, sementara perkara kemudian secara resmi dirujuk kepada komisi independen pada Februari 2023.

Sidang komisi berlangsung selama 42 hari dan baru berakhir pada Desember 2024. Dalam proses tersebut, komisi harus memeriksa dokumen dalam jumlah besar, termasuk transkrip kesaksian yang mencapai sekitar 7.000 halaman serta berbagai dokumen tertulis dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

Ketua Eksekutif Premier League Richard Masters menyebut putusan tersebut sebagai keputusan yang sangat penting dalam sejarah kompetisi. Menurut dia, putusan komisi telah menetapkan temuan mengenai apa yang terjadi di Manchester City selama periode yang diperiksa dan menggambarkan adanya pelanggaran aturan secara sistematis selama hampir satu dekade.

Meski demikian, proses perkara tersebut belum sepenuhnya berakhir. Premier League menegaskan belum ada sanksi yang dijatuhkan terhadap Manchester City dalam keputusan yang diumumkan tersebut. Besaran dan bentuk sanksi akan dibahas dalam sidang terpisah bersama komisi independen.

Berdasarkan aturan Premier League, sanksi yang tersedia dapat mencakup denda, pengurangan poin, maupun sanksi olahraga lainnya. Namun, jenis hukuman yang akan diberikan kepada Manchester City belum diputuskan dan proses tersebut masih harus melalui tahapan berikutnya.

Manchester City juga menolak temuan komisi independen tersebut. Klub menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan yang dipublikasikan Premier League serta tetap mempertahankan posisi bahwa mereka tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan.

Manchester City menyatakan akan menggunakan jalur banding yang tersedia dengan alasan keputusan tersebut mengandung kesalahan material dalam aspek hukum, prinsip, maupun fakta. Klub juga menyatakan proses yang berlangsung belum selesai dan mereka akan terus menempuh jalur hukum serta regulasi yang tersedia.

Premier League memberikan waktu kepada Manchester City hingga Jumat, 2 Oktober 2026, untuk mengajukan banding terhadap temuan komisi. Setelah proses banding dan tahapan terkait lainnya selesai, keputusan mengenai sanksi baru dapat dipastikan sesuai mekanisme yang berlaku.

Perkara ini bermula dari penyelidikan Premier League terhadap dugaan pelanggaran aturan keuangan Manchester City yang kemudian berkembang menjadi salah satu kasus disipliner terbesar dalam sejarah kompetisi. Pada Februari 2023, Premier League secara resmi merujuk sejumlah dugaan pelanggaran kepada komisi independen, mencakup periode 2009/2010 hingga 2017/2018 serta dugaan kegagalan bekerja sama dalam penyelidikan setelahnya.

Dengan keluarnya putusan komisi independen, fokus perkara kini bergeser dari pembuktian tuduhan menuju tahapan sanksi dan proses banding. Hasil akhir perkara tersebut masih bergantung pada tahapan hukum dan regulasi yang akan dijalani Manchester City dan Premier League dalam waktu berikutnya.