Netanyahu Tolak Ketentuan Utama Peta Jalan Dewan Perdamaian untuk Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza

Tel Aviv – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan menolak sejumlah ketentuan utama dalam peta jalan yang diusulkan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) untuk tahap kedua gencatan senjata di Gaza. Sikap tegas tersebut menegaskan posisi Israel yang tidak bersedia menghentikan operasi militer maupun menarik pasukan dari wilayah yang saat ini dikuasainya di dalam Jalur Gaza.

Penolakan Netanyahu muncul di tengah penegasan kembali komitmen Hamas terhadap kesepakatan yang diumumkan pekan lalu. Kelompok tersebut menyatakan sedang menunggu tanggapan resmi dari Dewan Perdamaian dan pihak mediator terkait pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Menurut laporan harian Israel Hayom, Netanyahu menyampaikan sikapnya dalam pertemuan pada hari Senin dengan utusan utama Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nickolay Mladenov. Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri Israel secara gamblang menolak usulan penarikan diri dan penghentian operasi.

“Israel tidak akan menarik diri dari posisi-posisi yang dikuasainya di Gaza, dan tidak akan melakukan gencatan senjata,” ujar Netanyahu kepada Mladenov, sebagaimana dikutip laporan tersebut. Pernyataan ini menegaskan penolakan Israel terhadap poin-poin krusial dalam peta jalan yang diajukan BoP.

Netanyahu juga menekankan bahwa Hamas terus membangun kembali kemampuan militernya sehingga masih dianggap sebagai ancaman serius. Argumentasi tersebut menjadi salah satu dasar penolakan Israel terhadap usulan deeskalasi lebih lanjut di Gaza.

Berdasarkan laporan yang sama, Dewan Keamanan Nasional Israel telah menyampaikan keberatan Netanyahu terkait peta jalan Dewan Perdamaian itu kepada pihak Dewan maupun tim Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah ini menunjukkan upaya Israel untuk mengomunikasikan posisinya kepada pihak-pihak terkait secara langsung.

Sikap tegas Netanyahu ini menambah kompleksitas upaya perundingan tahap kedua gencatan senjata di Gaza. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari Dewan Perdamaian maupun mediator terkait respons terhadap penolakan tersebut.