Pemkot Jaksel Pasang Portal di JLNT Antasari untuk Cegah Balap Liar

JAKARTA - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memasang portal di lima titik akses Jalan Layang Non-Tol Antasari. Langkah ini diambil sebagai upaya tegas mengantisipasi maraknya balap liar di kawasan tersebut. Kebijakan penertiban digulirkan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Pengamanan kawasan menjadi prioritas. Penutupan akses jalan layang itu diberlakukan setiap akhir pekan. Kebijakan mulai berlaku pada Sabtu, 14 November 2026. Waktu penutupan ditetapkan pukul 00.00 hingga 04.00 WIB. Rentang waktu dini hari dipilih karena menjadi jam rawan aktivitas balap liar.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Bernad Oktavianus Pasaribu memberikan penjelasan resmi. Ia menegaskan pemasangan portal di lima titik tersebut telah rampung dikerjakan. Seluruh perangkat siap difungsikan saat kebijakan resmi diberlakukan. Persiapan teknis dinyatakan selesai. JLNT Antasari menjadi salah satu lokasi yang sering disorot terkait balap liar. Aktivitas tersebut membahayakan keselamatan pengendara lain dan warga sekitar. Pemkot Jakarta Selatan mengambil langkah konkret melalui pemasangan portal. Pengendalian akses menjadi instrumen utama. Lima titik portal dipasang di akses masuk dan keluar jalan layang. Penempatan strategis memudahkan penutupan total pada jam-jam tertentu. Petugas dapat mengoperasikan portal sesuai jadwal yang ditetapkan. Koordinasi lapangan terus disiapkan.

Pemberlakuan setiap akhir pekan menunjukkan pola waktu yang menjadi perhatian. Sabtu dini hari hingga pagi hari sering dimanfaatkan untuk aktivitas balap liar. Dengan menutup akses pada pukul 00.00–04.00 WIB, celah tersebut diharapkan tertutup. Pengawasan tetap dilakukan. Bernad Oktavianus Pasaribu memastikan kesiapan infrastruktur portal. Pekerjaan pemasangan telah diselesaikan sebelum jadwal pemberlakuan. Tidak ada kendala teknis yang dilaporkan. Portal siap dioperasikan pada 14 November 2026. 

Penutupan akses selama empat jam pada dini hari dinilai cukup untuk memutus aktivitas ilegal. Di luar jam tersebut, jalan layang tetap dapat dilalui seperti biasa. Kebijakan bersifat temporal dan selektif. Dampak terhadap pengguna jalan umum diminimalkan. Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menjadi leading sector dalam implementasi. Pengaturan lalu lintas dan operasional portal berada di bawah koordinasi dinas tersebut. Petugas di lapangan akan memastikan portal berfungsi sesuai jadwal. Pengawasan gabungan dapat melibatkan aparat terkait.

Pemasangan portal di lima titik mencerminkan pendekatan fisik dalam pencegahan. Selain razia dan patroli, pembatasan akses menjadi solusi jangka menengah. Infrastruktur pendukung disiapkan agar kebijakan berjalan efektif. Evaluasi berkala akan dilakukan setelah penerapan. Jadwal resmi dimulai 14 November 2026 memberikan waktu sosialisasi kepada masyarakat. Pengguna jalan diharapkan memahami dan mematuhi ketentuan baru. Informasi mengenai jam penutupan disebarluaskan. Kesadaran bersama mendukung keberhasilan kebijakan.

Balap liar di kawasan jalan layang non-tol menjadi persoalan yang berulang. Kecepatan tinggi dan ulah sebagian oknum membahayakan banyak pihak. Pemkot Jakarta Selatan memilih tidak tinggal diam. Tindakan preventif melalui portal menjadi pilihan. Bernad Oktavianus Pasaribu menekankan bahwa portal telah siap difungsikan. Pernyataan tersebut memberikan kepastian mengenai kesiapan teknis. Tidak ada penundaan yang direncanakan. Implementasi akan berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

Penutupan pada pukul 00.00 hingga 04.00 WIB setiap akhir pekan bersifat rutin. Pola ini memudahkan petugas dan masyarakat untuk menyesuaikan. Di luar waktu tersebut, arus lalu lintas normal kembali. Fleksibilitas kebijakan dijaga.

Lima titik akses yang dipasangi portal mencakup seluruh jalur masuk utama JLNT Antasari. Dengan penutupan menyeluruh, tidak ada celah bagi pelaku balap liar untuk memasuki kawasan. Efektivitas penertiban diharapkan meningkat. Pengawasan tetap diperlukan. Kebijakan ini sejalan dengan upaya terciptanya ketertiban lalu lintas di Jakarta Selatan. Jalan layang non-tol yang seharusnya mendukung kelancaran transportasi tidak boleh disalahgunakan. Penertiban balap liar menjadi bagian dari penegakan hukum lalu lintas. Keselamatan bersama diutamakan.

Sosialisasi kepada warga dan pengguna jalan terus dilakukan menjelang 14 November 2026. Pemahaman mengenai tujuan pemasangan portal penting untuk mendapatkan dukungan publik. Kebijakan yang dipahami masyarakat cenderung lebih efektif. Komunikasi publik menjadi bagian dari strategi. Setelah kebijakan berlaku, evaluasi terhadap efektivitas portal akan dilakukan. Data mengenai penurunan aktivitas balap liar menjadi salah satu indikator. Jika diperlukan, penyesuaian jam atau titik portal dapat dipertimbangkan. Pendekatan adaptif diterapkan.