Prabowo Siapkan Ratas Bahas Pendidikan Gratis, SD hingga Universitas Negeri Bakal Ditanggung Negara?

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana besar di bidang pendidikan. Ia akan segera menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, dengan target agar biaya pendidikan mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri dapat digratiskan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pendidikan negeri tidak semestinya menjadi beban masyarakat.

“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.

Rencana tersebut muncul ketika Prabowo berbicara mengenai berbagai persoalan masyarakat yang menurutnya harus segera ditangani pemerintah. Ia mengatakan selama hampir dua tahun pemerintahan berjalan, pemerintah memilih untuk terus bekerja mengejar berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.

Prabowo mengakui pemerintah sempat mendapat penilaian kurang berkomunikasi karena lebih banyak berkonsentrasi pada pekerjaan. Namun, menurutnya, percepatan pembangunan dibutuhkan karena kebutuhan masyarakat tidak dapat ditunda.

“Keberhasilan kita banyak karena kita kerja terus, kita kerja terus dua tahun ini. Hampir kita, memang akhirnya kita dituduh kurang berkomunikasi. Kurang berkomunikasi, karena kita kerja terus, kita ngejar rakyat tidak bisa menunggu lagi,” ujar Prabowo.

Ia kemudian memberikan sejumlah contoh kebutuhan yang dianggap mendesak. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan serta pembenahan sekolah yang kondisinya belum memadai.

“Anak-anak tidak bisa menunggu, jembatan di desa-desa harus dibangun. Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki, atap runtuh. Sekolah-sekolah nggak ada WC yang bagus, harus kita perbaiki,” katanya.

Menurut Prabowo, perhatian pemerintah juga harus diarahkan pada kesejahteraan tenaga pelayanan publik. Ia menyebut guru, hakim, perawat, dan dokter sebagai kelompok yang harus mendapat perhatian.

“Gaji-gaji guru harus diperbaiki, gaji-gaji hakim harus diperbaiki. Karena kita mau menghabiskan korupsi, kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, kita tidak mau hakim-hakim kita dibeli. Perawat-perawat kita harus diurus, dokter-dokter kita harus diurus,” ujarnya.

Dari rangkaian persoalan tersebut, Prabowo kemudian masuk pada isu biaya pendidikan. Ia menyatakan pemerintah perlu membahas secara khusus bagaimana pendidikan di sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri dapat diberikan tanpa membebani masyarakat.

Karena itu, ia menyatakan akan segera menggelar ratas. Forum tersebut nantinya akan menjadi ruang pembahasan pemerintah untuk menentukan bagaimana gagasan pendidikan gratis tersebut dapat diwujudkan.

Dalam pernyataannya, cakupan pendidikan yang disebut Prabowo cukup luas. Bukan hanya pendidikan dasar, tetapi juga mencakup SMP, SMA, hingga universitas negeri.

Artinya, gagasan yang disampaikan Presiden tidak hanya menyasar kewajiban pembiayaan pendidikan dasar yang memang sudah memiliki dasar konstitusional, tetapi juga memperluas pembiayaan negara hingga jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi negeri. UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) menyatakan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar, sementara Pasal 31 ayat (4) mewajibkan negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan.

Dengan demikian, apabila gagasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan, pemerintah perlu menentukan secara rinci bentuk pembiayaan yang dimaksud sebagai “gratis”. Hal itu dapat mencakup komponen biaya pendidikan yang selama ini dibayarkan peserta didik atau mahasiswa, mekanisme penyaluran anggaran, hingga pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan perguruan tinggi.

Salah satu pertanyaan terbesar yang langsung diantisipasi Prabowo adalah mengenai sumber anggaran. Ia menyadari kebijakan pendidikan gratis akan memunculkan pertanyaan mengenai dari mana biaya untuk membiayai program tersebut.

Prabowo kemudian mengaitkan rencana itu dengan upaya pemerintah mengembalikan uang negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. Ia mengatakan uang yang dikorupsi, dicuri, atau diambil secara melawan hukum harus dikembalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri,” kata Prabowo. Pernyataan mengenai sumber dana tersebut merupakan penjelasan Presiden mengenai arah sumber pembiayaan yang ia kehendaki; mekanisme penganggaran dan besaran dana yang dapat digunakan masih harus dibahas pemerintah.

Pernyataan Prabowo ini juga memperlihatkan hubungan yang ingin dibangun pemerintah antara pemberantasan korupsi dan pemenuhan kebutuhan publik. Dana yang berhasil diselamatkan negara, menurut gagasan tersebut, dapat diarahkan kembali untuk membiayai program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

Namun, untuk menjadikan pendidikan gratis sebagai kebijakan nasional, pernyataan Presiden tersebut masih harus diterjemahkan ke dalam skema yang lebih konkret. Ratas yang dijanjikan Prabowo akan menjadi salah satu tahap penting untuk membahas kesiapan anggaran, mekanisme pelaksanaan, serta cakupan biaya yang nantinya ditanggung negara.

Perdebatan mengenai anggaran menjadi semakin penting ketika cakupan program diperluas hingga perguruan tinggi negeri. Pendidikan tinggi memiliki struktur pembiayaan yang berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah, termasuk kebutuhan operasional kampus, dosen, penelitian, laboratorium, sarana prasarana, serta pembiayaan mahasiswa.

Karena itu, pendidikan gratis tidak hanya menyangkut penghapusan pembayaran oleh peserta didik atau mahasiswa. Negara juga harus memastikan sekolah dan perguruan tinggi tetap memiliki sumber pembiayaan yang memadai agar kualitas layanan pendidikan tidak terganggu ketika beban biaya dipindahkan dari masyarakat kepada negara.

Dalam sejumlah pemberitaan setelah pernyataan Presiden, perhatian pemerintah dan DPR juga mulai mengarah pada kebutuhan menghitung kemampuan anggaran dan tahapan penerapan kebijakan. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa realisasi gagasan pendidikan gratis masih membutuhkan kajian mengenai kebutuhan dana dan desain pelaksanaannya.

Sebelumnya, dalam penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026, Prabowo juga telah menyampaikan arah kebijakan pemerintah untuk memperjuangkan agar anak-anak Indonesia dapat bersekolah secara gratis di sekolah negeri. Pemerintah pada saat yang sama menempatkan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai bagian dari prioritas pendidikan 2027.

Kini, melalui pernyataan pada HUT ke-28 PAN, cakupan gagasan tersebut diperluas secara eksplisit hingga perguruan tinggi negeri. Prabowo menyebut SD, SMP, SMA, dan universitas negeri sebagai jenjang yang menurutnya harus gratis.

Bagi masyarakat, realisasi gagasan tersebut nantinya akan sangat bergantung pada hasil pembahasan pemerintah. Ratas akan menentukan apakah prinsip yang disampaikan Presiden dapat segera diterjemahkan menjadi program, bagaimana pembiayaannya, serta kapan kebijakan tersebut dapat mulai diterapkan.

Sementara itu, pesan utama Prabowo cukup jelas: akses pendidikan negeri ingin diperluas agar biaya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah juga dituntut memastikan sumber pembiayaan dan mekanisme pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya rencana ratas tersebut, perhatian publik kini akan tertuju pada langkah pemerintah berikutnya. Apakah pendidikan gratis akan diberlakukan secara menyeluruh mulai SD hingga universitas negeri, komponen biaya apa saja yang ditanggung negara, serta bagaimana pemerintah memastikan keberlanjutan anggarannya menjadi sejumlah pertanyaan yang menunggu jawaban dalam pembahasan kebijakan selanjutnya.