Puan Minta Rencana Penggabungan Badan Geologi dan BMKG Dikaji Matang

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji secara matang rencana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Puan, rencana tersebut perlu dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum diputuskan.

Puan menilai Badan Geologi dan BMKG memiliki tugas serta penugasan yang berbeda. Karena itu, penggabungan kedua lembaga tidak cukup hanya dilihat dari sisi penyederhanaan struktur birokrasi, tetapi juga harus mempertimbangkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

“Harus dikaji terlebih dahulu,” ujar Puan saat merespons wacana tersebut.

Menurutnya, kajian diperlukan untuk memastikan perubahan kelembagaan benar-benar mampu meningkatkan efektivitas kerja pemerintah, khususnya dalam menghadapi berbagai ancaman bencana yang terjadi di Indonesia.

Badan Geologi dan BMKG selama ini memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang menjadi dasar bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mengantisipasi bencana. BMKG berkaitan dengan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, sedangkan Badan Geologi memiliki tugas yang berkaitan dengan kondisi dan dinamika geologi serta potensi bahaya geologi.

Perbedaan tugas tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting yang menurut Puan harus diperhatikan sebelum pemerintah mengambil keputusan. Jangan sampai penggabungan lembaga justru membuat fungsi yang selama ini berjalan menjadi kurang efektif.

Puan menekankan, setiap perubahan kelembagaan seharusnya memiliki tujuan yang jelas dan memberikan hasil yang lebih baik. Terlebih, informasi yang dihasilkan kedua lembaga memiliki posisi strategis dalam sistem mitigasi bencana dan menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah penanganan ketika terjadi kondisi darurat.

Di tengah pembahasan mengenai penguatan mitigasi bencana, Puan juga menyampaikan dukungan DPR terhadap rencana penambahan anggaran untuk sektor tersebut. Namun, dukungan itu diberikan dengan catatan bahwa tambahan anggaran harus benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Menurut Puan, peningkatan anggaran mitigasi bencana harus diarahkan untuk memperkuat upaya perlindungan masyarakat, bukan sekadar meningkatkan jumlah belanja pemerintah. Setiap alokasi perlu dipastikan tepat sasaran dan mampu mendukung kebutuhan mitigasi secara nyata.

Hal tersebut menjadi penting karena Indonesia memiliki berbagai potensi ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, tanah longsor, hingga bencana hidrometeorologi lainnya. Penguatan mitigasi menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang dapat ditimbulkan ketika bencana terjadi.

DPR, kata Puan, pada prinsipnya terbuka terhadap penambahan anggaran mitigasi selama kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dengan anggaran yang memadai, pemerintah diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan, penyediaan informasi kebencanaan, serta berbagai langkah pencegahan lainnya.

Puan juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan kebencanaan pada akhirnya bukan hanya terletak pada besarnya anggaran atau perubahan struktur kelembagaan. Hal yang lebih utama adalah seberapa efektif kebijakan tersebut mampu meningkatkan keselamatan dan perlindungan masyarakat.

Karena itu, wacana penggabungan Badan Geologi dan BMKG kini perlu dibahas dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pembagian tugas, kewenangan, keahlian, koordinasi, serta efektivitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

DPR pun meminta agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kajian yang komprehensif diperlukan untuk memastikan setiap perubahan kelembagaan dan kebijakan anggaran benar-benar memperkuat sistem mitigasi bencana nasional.

Bagi masyarakat, penguatan sistem kebencanaan pada akhirnya diharapkan bermuara pada satu tujuan utama, yakni tersedianya informasi yang cepat dan akurat serta respons pemerintah yang semakin efektif ketika ancaman bencana muncul. Dengan pertimbangan tersebut, Puan menilai setiap langkah pemerintah perlu diarahkan untuk memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.