Usulan Tarif Mikrotrans Rp2.000, DTKJ: Gratis Justru Bikin Data Penumpang Tak Akurat

Jakarta – Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sugihardjo mengusulkan agar layanan Mikrotrans atau angkot pengumpan Transjakarta tidak lagi gratis, melainkan dikenakan tarif sebesar Rp2.000 per perjalanan. Usulan tersebut disampaikan Sugihardjo saat berada di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (3/7/2026). “Kalau hanya untuk jarak dekat hanya naik Mikrotrans itu tarifnya Rp2.000. Kita mengusulkan Rp2.000,” ujar Sugihardjo.

Menurut Sugihardjo, selama layanan angkutan pengumpan ini masih digratiskan, terdapat potensi ketidaksesuaian antara data penumpang yang tercatat dengan kondisi di lapangan. Hal ini dinilai dapat mengganggu akurasi data dan perencanaan sistem transportasi massal di ibu kota. Sugihardjo menjelaskan bahwa pemberlakuan tarif rendah sebesar Rp2.000 diharapkan dapat meningkatkan akurasi pencatatan jumlah penumpang. Selain itu, dapat juga memberikan kontribusi kecil bagi pendapatan Transjakarta. Kenaikan tarif ini juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan operasional layanan Mikrotrans tanpa membebani masyarakat.

Mikrotrans sendiri merupakan layanan angkot pengumpan yang menghubungkan kawasan pemukiman dengan koridor utama Transjakarta. Layanan ini selama ini digratiskan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum

Usulan DTKJ ini kini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Transjakarta. Pihak terkait akan melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan apakah tarif Rp2.000 akan diterapkan atau tidak. Beberapa pihak menilai usulan ini cukup masuk akal, mengingat biaya operasional angkutan publik yang terus meningkat. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pemberlakuan tarif meski kecil bisa mengurangi minat masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, untuk menggunakan transportasi umum. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mempertimbangkan usulan ini dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta tujuan utama meningkatkan angka pengguna transportasi umum di Jakarta.