BEM UI dan Masyarakat Sipil Kalteng Demo di Kantor Gubernur, Desak Darurat Karhutla

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia bersama pemuda dan masyarakat sipil Kalimantan Tengah menggelar demonstrasi. Aksi berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan digelar pada Senin (19/10/2026). Massa menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi lingkungan dan dampaknya bagi warga. Demonstrasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian aksi Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan. Kali ini digelar dalam format Jilid III. Tema yang diangkat adalah “Peringatan Darurat Karhutla dan Kabut Asap”. Judul tersebut mencerminkan urgensi situasi yang dihadapi masyarakat setempat.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah daerah. Tuntutan-tuntutan itu mencakup berbagai aspek penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, isu dampak turunan dari kabut asap juga menjadi sorotan. Pemerintah diminta mengambil langkah konkret dan segera. Aksi ini secara khusus menyoroti dampak karhutla yang sudah berkepanjangan. Kabut asap yang dihasilkan dinilai mengancam keselamatan warga. Kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan, berada dalam risiko tinggi. Paparan asap dalam waktu lama memperburuk kualitas hidup sehari-hari.

Selain ancaman terhadap keselamatan, kabut asap juga memperburuk krisis air bersih. Banyak wilayah mengalami kesulitan mendapatkan air layak konsumsi. Kondisi tersebut menambah beban masyarakat yang sudah terdampak asap. Akses terhadap kebutuhan dasar semakin terbatas. Kelangkaan bahan bakar minyak menjadi dampak lain yang disorot dalam aksi. Distribusi BBM terganggu di tengah kondisi kabut asap dan karhutla. Masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan untuk kebutuhan transportasi dan aktivitas harian. Kelangkaan ini memperparah situasi di lapangan.

Pemadaman listrik juga menjadi keluhan yang diangkat massa demonstran. Gangguan pasokan listrik terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Kombinasi kabut asap, krisis air, kelangkaan BBM, dan pemadaman listrik menciptakan tekanan berlapis. Warga merasa semakin terhimpit oleh kondisi darurat. BEM UI yang terlibat dalam aksi menunjukkan solidaritas mahasiswa dari luar daerah. Kehadiran mereka bersama pemuda dan masyarakat sipil Kalteng memperkuat suara penuntutan. Aliansi lintas kelompok ini ingin memastikan isu karhutla tidak diabaikan. Tekanan publik diharapkan mendorong respons lebih cepat.

Dengan tema “Peringatan Darurat Karhutla dan Kabut Asap”, aksi Jilid III ini menegaskan bahwa situasi sudah di ambang kritis. Sembilan tuntutan yang disampaikan menjadi daftar konkret permintaan masyarakat. Pemerintah daerah diminta tidak hanya memberikan pernyataan, tetapi juga tindakan nyata. Akuntabilitas penanganan menjadi sorotan utama. Dampak karhutla yang mengancam keselamatan warga menjadi alasan utama massa turun ke jalan. Kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Tengah sudah berlangsung cukup lama. Anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan menjadi kelompok paling terdampak. Desakan agar status darurat ditegakkan semakin kuat.

Krisis air bersih yang diperburuk oleh kondisi kabut asap menambah derita warga. Sumber air tercemar atau sulit diakses di tengah kualitas udara yang buruk. Kelangkaan BBM membuat mobilitas dan distribusi bantuan terhambat. Pemadaman listrik memutus aktivitas ekonomi dan layanan publik di sejumlah titik. Demonstrasi di Kantor Gubernur Kalteng menjadi saluran bagi masyarakat untuk bersuara. BEM UI, pemuda, dan elemen masyarakat sipil berdiri bersama dalam satu aliansi. Mereka menolak pembiaran terhadap situasi yang semakin memburuk. Sembilan tuntutan menjadi dokumen resmi yang diserahkan kepada pihak berwenang.

Aksi Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan Jilid III menunjukkan konsistensi gerakan. Dari jilid sebelumnya hingga kali ini, isu karhutla dan kabut asap tetap menjadi fokus. Kini dampak turunan seperti krisis air, BBM, dan listrik semakin diperhitungkan. Pendekatan holistik dalam penanganan dinilai mendesak. Peringatan darurat yang diserukan massa mencerminkan rasa frustrasi terhadap lambatnya resolusi. Karhutla yang berulang setiap musim kemarau menuntut solusi jangka panjang sekaligus respons darurat. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan mendengar dan menindaklanjuti sembilan tuntutan tersebut. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama.