Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih menginventarisasi kebutuhan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebelum memutuskan bentuk bantuan internasional yang akan diterima Indonesia. Pemerintah menyatakan terbuka terhadap dukungan negara lain, terutama untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan teknologi yang belum tersedia atau masih terbatas di dalam negeri.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa bantuan dari negara mitra perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan. Menurutnya, keterbukaan Indonesia terhadap bantuan asing tidak berarti seluruh tawaran akan langsung diterima. Setiap bentuk dukungan perlu dikaji agar benar-benar membantu upaya pemadaman dan penanganan dampak karhutla.

Salah satu tawaran yang tengah menjadi perhatian berasal dari Singapura. Bantuan tersebut mencakup sejumlah kebutuhan, seperti masker, air minum, serta kemungkinan penggunaan pesawat Hercules C-130 untuk mendukung operasi penanganan kebakaran. Namun, BNPB menilai setiap komponen bantuan perlu dievaluasi berdasarkan urgensi, ketersediaan sumber daya nasional, dan manfaatnya bagi operasi di lapangan.

Tawaran penggunaan pesawat Hercules C-130 menjadi salah satu aspek yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Indonesia diketahui juga memiliki armada pesawat jenis tersebut, sehingga pemerintah perlu menilai apakah penambahan dukungan serupa benar-benar diperlukan atau justru terdapat kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Dalam penanganan karhutla, keberadaan pesawat dapat mendukung berbagai kebutuhan operasi, bergantung pada jenis pesawat, konfigurasi, dan kemampuan yang tersedia. Dukungan udara dapat membantu mobilisasi personel maupun logistik, sementara operasi pemadaman dari udara membutuhkan pesawat dengan kemampuan dan perlengkapan yang sesuai. Karena itu, keputusan menerima bantuan pesawat perlu mempertimbangkan jenis misi, kapasitas angkut, kesiapan operasional, serta kesesuaiannya dengan kondisi kebakaran.

BNPB menekankan bahwa inventarisasi kebutuhan menjadi langkah penting sebelum pemerintah menentukan bentuk bantuan yang diperlukan. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat memetakan peralatan yang sudah tersedia, sumber daya yang dapat dikerahkan, serta kekurangan yang belum bisa dipenuhi secara mandiri.

Pendekatan ini diperlukan agar dukungan internasional tidak tumpang tindih dengan kemampuan yang telah dimiliki Indonesia. Bantuan yang tepat sasaran diharapkan dapat memperkuat operasi penanggulangan karhutla, terutama apabila dibutuhkan peralatan khusus atau teknologi yang belum tersedia secara memadai di dalam negeri.

Selain peralatan pemadaman, kebutuhan dasar seperti masker dan air minum juga dapat menjadi bagian dari dukungan bagi personel maupun masyarakat yang terdampak. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan berpotensi mengganggu kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan. Namun, kebutuhan dan distribusi bantuan tetap harus disesuaikan dengan kondisi di wilayah terdampak serta hasil pendataan petugas.

Penanganan karhutla sendiri tidak hanya bergantung pada ketersediaan armada dan peralatan. Koordinasi antarlembaga, kesiapan personel, pemantauan titik panas, akses menuju lokasi kebakaran, serta upaya mencegah api meluas juga menjadi bagian penting dalam operasi di lapangan. Dukungan dari negara lain dapat membantu memperkuat kapasitas tersebut apabila diberikan sesuai kebutuhan yang telah teridentifikasi.

Sikap pemerintah yang terbuka terhadap bantuan internasional sekaligus menunjukkan bahwa kerja sama lintas negara dapat menjadi salah satu pilihan untuk menghadapi bencana yang membutuhkan sumber daya besar. Meski demikian, penerimaan bantuan tetap harus mempertimbangkan efektivitas, kesiapan pelaksanaan, dan manfaat nyata bagi penanganan kebakaran.

Dengan masih berlangsungnya inventarisasi kebutuhan, BNPB belum dapat memastikan bentuk dukungan dari Singapura yang akan digunakan. Pemerintah akan menilai setiap tawaran berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan, dengan memprioritaskan bantuan yang mampu melengkapi kemampuan nasional dan meningkatkan efektivitas pemadaman karhutla.

Langkah tersebut diharapkan membuat kerja sama internasional berjalan lebih terarah. Fokus utama tetap pada upaya menanggulangi kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, serta memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi bencana tanpa mengabaikan potensi dukungan dari negara sahabat.