BNPB Petakan Kesiapsiagaan Tsunami di Banten, Sirene dan Jalur Evakuasi Jadi Sorotan

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi tsunami di kawasan pesisir Provinsi Banten. Langkah tersebut dilakukan melalui pemetaan kondisi lapangan, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta asistensi untuk memastikan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi dapat berfungsi ketika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pemetaan dilakukan di sejumlah wilayah pesisir yang memiliki kerawanan terhadap tsunami. Penilaian mencakup kawasan Tanjung Lesung, Desa Sumberjaya, dan Desa Panimbangjaya di Kabupaten Pandeglang, serta sejumlah desa pesisir di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.

“Penilaian kesiapsiagaan dilakukan di kawasan Tanjung Lesung, Desa Sumberjaya, dan Desa Panimbangjaya di Pandeglang, serta beberapa desa pesisir di Serang dan Cilegon, untuk memastikan berfungsinya sarana peringatan dini,” ujar Berton di Jakarta, dikutip Kamis (10/9).

Pemetaan tersebut dilakukan menggunakan indikator standar Tsunami Ready

Menurut Berton, langkah tersebut penting karena wilayah pesisir Banten memiliki pengalaman langsung menghadapi tsunami Selat Sunda pada 2018. Selain faktor ancaman dari aktivitas tektonik, kawasan tersebut juga berada di sekitar Gunung Anak Krakatau yang aktivitas vulkaniknya dapat menjadi salah satu sumber potensi bahaya tsunami.

Namun, pemetaan kesiapsiagaan yang dilakukan BNPB merupakan bagian dari upaya mitigasi dan tidak berarti tsunami sedang terjadi. Pemerintah ingin memastikan bahwa berbagai perangkat keselamatan yang telah dibangun tetap dapat digunakan ketika masyarakat membutuhkan peringatan dan evakuasi secara cepat.

Di Kabupaten Pandeglang, tim BNPB melakukan pemeriksaan antara lain di kawasan Tanjung Lesung dan sejumlah desa pesisir. Hasil pemeriksaan menunjukkan menara sirene peringatan dini di Kecamatan Sumur dan Panimbang berada dalam kondisi siap operasi.

Selain perangkat peringatan, jalur evakuasi di wilayah tersebut juga dilaporkan telah terpasang dengan baik. Kesiapan masyarakat turut diperkuat melalui kegiatan simulasi bencana yang dilakukan secara rutin, sehingga warga diharapkan tidak hanya mengetahui adanya ancaman, tetapi juga memahami langkah yang harus dilakukan ketika peringatan tsunami dikeluarkan.

Meski demikian, BNPB menemukan satu perangkat yang masih membutuhkan perhatian. Warning Receiver System (WRS) Gen

Kondisi berbeda terlihat di Kabupaten Serang. Pemeriksaan BNPB di Desa Salira, Karang Suraga, dan Desa Anyar menunjukkan mekanisme kesiapsiagaan berbasis masyarakat berjalan cukup baik.

Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan relawan pantai di sejumlah wilayah tersebut disebut aktif menjalankan perannya. Keberadaan masyarakat yang terorganisasi menjadi salah satu unsur penting dalam penanganan bencana karena merekalah yang berada paling dekat dengan lingkungan ketika keadaan darurat terjadi.

Kesiapan tersebut juga didukung menara sirene serta peta evakuasi yang mengarahkan masyarakat menuju titik aman. BNPB memastikan perangkat dan sarana tersebut dapat digunakan secara normal sehingga ketika peringatan dikeluarkan, masyarakat memiliki rujukan yang jelas mengenai arah evakuasi.

Sementara itu, peninjauan di Kota Cilegon difokuskan di Kelurahan Kubangsari. Tim memastikan keberadaan standar operasional prosedur (SOP) peringatan dini, keaktifan fasilitator kelurahan dalam menyebarluaskan informasi, serta fungsi sirene tsunami di area kantor kelurahan.

Keberadaan SOP menjadi hal penting karena peringatan bencana harus diterjemahkan menjadi tindakan yang jelas. Masyarakat perlu mengetahui siapa yang menerima informasi, bagaimana peringatan disebarluaskan, ke mana warga harus bergerak, dan kapan evakuasi dinyatakan perlu dilakukan.

Pemetaan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Sirene, sistem penerima peringatan, dan peta evakuasi perlu didukung oleh kelembagaan masyarakat, edukasi, serta latihan berkala agar masyarakat tidak kebingungan ketika menghadapi situasi sebenarnya.

Pengalaman tsunami Selat Sunda 2018 menjadi salah satu alasan penting bagi penguatan sistem tersebut. Bencana kala itu menunjukkan bahwa tsunami dapat menimbulkan dampak besar di wilayah pesisir dan menuntut kesiapan masyarakat untuk merespons dalam waktu singkat.

Karena itu, BNPB tidak hanya memeriksa kondisi peralatan, tetapi juga melihat kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat. Sistem peringatan dini akan kehilangan efektivitas apabila informasi tidak segera diterima, tidak dipahami, atau tidak diikuti dengan evakuasi menuju lokasi yang lebih aman.

Ancaman tsunami sendiri merupakan salah satu jenis bencana yang membutuhkan kecepatan respons. Jeda waktu antara peringatan dan datangnya gelombang dapat sangat terbatas tergantung sumber dan lokasi kejadian. Dalam kondisi demikian, masyarakat yang telah mengetahui jalur evakuasi dan memahami prosedur akan memiliki peluang lebih besar untuk menyelamatkan diri.

Pemeriksaan di tiga wilayah tersebut karena itu menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh mata rantai kesiapsiagaan tetap berfungsi. Mulai dari alat pendeteksi dan penerima informasi, sirene, penyebaran peringatan, jalur evakuasi, hingga kesiapan masyarakat harus berjalan secara terintegrasi.

BNPB juga menekankan pentingnya menjaga sistem yang telah tersedia agar tidak hanya berfungsi ketika dilakukan pemeriksaan. Peralatan peringatan dini membutuhkan pemeliharaan, sedangkan jalur evakuasi harus tetap mudah diakses dan tidak terhalang pembangunan maupun aktivitas masyarakat.

Kawasan pesisir Banten memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Sunda dan dihuni oleh masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas ekonomi, termasuk pariwisata, perikanan, dan perdagangan. Kepadatan aktivitas tersebut membuat kesiapsiagaan menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

Pemetaan BNPB pun memberikan gambaran bahwa sebagian besar perangkat dasar kesiapsiagaan di lokasi yang diperiksa telah tersedia dan dapat berfungsi, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah WRS Gen di Tanjung Lesung yang masih dalam tahap perbaikan.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting untuk memastikan masyarakat mengetahui perkembangan sistem peringatan dan prosedur evakuasi. Sosialisasi dan simulasi harus terus dilakukan agar pengetahuan kebencanaan tidak berhenti pada saat latihan saja, tetapi menjadi kebiasaan yang tertanam di masyarakat.

Bagi masyarakat pesisir Banten, keberadaan sirene dan jalur evakuasi bukan sekadar fasilitas pelengkap. Sarana tersebut merupakan bagian dari rantai keselamatan yang dirancang untuk memberikan waktu bagi warga meninggalkan kawasan berbahaya apabila peringatan tsunami dikeluarkan.

Di tengah aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih terus dipantau, langkah BNPB tersebut menjadi pengingat bahwa mitigasi harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Pemerintah tidak menunggu terjadinya keadaan darurat untuk memeriksa kesiapan, tetapi melakukan evaluasi secara berkala agar setiap kelemahan dapat segera diperbaiki.

Hasil pemetaan di Pandeglang, Serang, dan Cilegon sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, petugas kebencanaan, relawan, dan masyarakat. Kesiapsiagaan yang efektif hanya dapat terbentuk ketika seluruh unsur memahami peran masing-masing.

Dengan terus memperkuat sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berfungsi, dan meningkatkan kemampuan masyarakat melalui simulasi serta edukasi, Banten diharapkan semakin siap menghadapi potensi bencana tsunami. Dalam konteks mitigasi, kesiapan bukan berarti menunggu bencana datang, melainkan memastikan setiap orang tahu apa yang harus dilakukan sebelum keadaan darurat benar-benar terjadi.