Data Dicatut untuk Judi Online, Penerima Bansos Tetap Berhak Dapat Bantuan

JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan warga kurang mampu yang bantuan sosialnya (bansos) terblokir karena identitasnya terindikasi digunakan untuk judi online (judol) tetap berhak menerima bantuan. Kepastian ini diberikan bagi warga yang memenuhi kriteria dan terbukti menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 1,4 juta penerima bansos terindikasi terlibat aktivitas judi online. Namun, setelah dilakukan penelusuran, sebagian penerima diduga bukan pelaku, melainkan menjadi korban pencatutan identitas oleh pihak lain.

Penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam KTP tersebut tidak hanya digunakan untuk membuat akun judi online, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengajukan pinjaman hingga membeli aset. Karena itu, Kemensos terus melakukan pendalaman dan perbaikan data agar penyaluran bansos tetap tepat sasaran.

“Warga yang memang memenuhi kriteria dan ternyata menjadi korban penyalahgunaan identitas tidak akan kehilangan haknya atas bansos,” demikian penegasan Kemensos terkait penanganan kasus tersebut.

Salah satu warga yang mengalami pencatutan identitas adalah Mbah Darmi, 63, asal Kabupaten Pekalongan. Namanya sempat terdeteksi sistem sebagai penerima yang terindikasi aktivitas judol sehingga bantuan untuk dirinya dan suaminya dihentikan. Padahal, Mbah Darmi diketahui buta huruf dan tidak memiliki telepon genggam. Identitasnya bahkan pernah dicatut untuk pengajuan pinjaman di dua bank.

Pemerintah desa kemudian mengajukan sanggahan kepada Kemensos. Setelah dilakukan penelusuran, Pusat Data dan Informasi Kemensos menyetujui perbaikan data Mbah Darmi. Status kesejahteraannya juga tetap berada pada desil 1. Kemensos mengimbau masyarakat yang mengalami persoalan serupa untuk segera melakukan pengaduan dan perbaikan data melalui saluran resmi. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos, Command Center, WA Center, maupun meminta bantuan operator data desa melalui SIKS-NG.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan kehilangan hak hanya karena identitasnya disalahgunakan oleh pihak lain.