Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah tong berwarna biru yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai keseluruhan mencapai sekitar Rp1,9 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tong biru tersebut diduga berkaitan dengan cara Hamenang menampung uang yang menjadi bagian dari perkara yang tengah diusut. Penyitaan barang tersebut menjadi salah satu bagian dari pengumpulan bukti untuk mengungkap dugaan praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan pemerintahan daerah dan lembaga pemeriksa keuangan.

Temuan uang tunai dalam jumlah besar itu menambah perhatian terhadap perkara yang terungkap melalui OTT pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, serta 18 orang lainnya. Dengan demikian, total pihak yang diamankan dalam operasi tersebut mencapai 20 orang.

KPK menduga perkara ini tidak hanya berkaitan dengan satu jenis transaksi, tetapi mencakup beberapa kelompok dugaan penyimpangan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, terdapat lima klaster dugaan korupsi yang menjadi perhatian penyidik, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga dugaan pemberian uang kepada pihak BPK untuk memengaruhi proses audit.

Klaster pertama berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam sektor ini, penyidik mendalami dugaan penyimpangan yang berpotensi terjadi dalam proses pengadaan di lingkungan pemerintah daerah. Pengusutan diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat transaksi atau kesepakatan tertentu yang bertentangan dengan ketentuan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Klaster kedua menyangkut perizinan. KPK juga menelusuri dugaan praktik korupsi yang berkaitan dengan proses penerbitan atau pengurusan izin. Penyidik perlu mengungkap bagaimana mekanisme dugaan transaksi tersebut berlangsung, siapa saja pihak yang terlibat, serta apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam proses pelayanan perizinan.

Selanjutnya, terdapat dugaan penyimpangan terkait upah pungut. Klaster ini menjadi bagian dari penyelidikan untuk memastikan apakah terdapat penerimaan atau penyaluran uang yang tidak sesuai dengan ketentuan. KPK perlu mendalami alur uang, pihak yang menerima maupun menyerahkan, serta kaitannya dengan dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.

Dua klaster lainnya berkaitan dengan dugaan setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta pemberian kepada pihak BPK yang diduga bertujuan mengondisikan hasil audit. Dugaan terakhir menjadi perhatian karena audit lembaga pemeriksa keuangan memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran pemerintah berjalan sesuai aturan.

Apabila dugaan pengondisian audit tersebut terbukti, perkara ini berpotensi menunjukkan adanya upaya memengaruhi proses pemeriksaan keuangan yang seharusnya berlangsung secara independen. Namun, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses hukum. Keterlibatan seseorang dalam OTT juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa orang tersebut bersalah.

Penyitaan uang tunai sekitar Rp1,9 miliar dan tong biru yang diduga menjadi tempat penampungan uang menjadi bagian penting dalam pengembangan perkara. Penyidik perlu menelusuri asal-usul uang, tujuan penyerahan, pihak yang menguasai atau menerima, serta hubungan barang bukti tersebut dengan masing-masing klaster dugaan korupsi.

KPK juga perlu menguraikan hubungan antara pihak-pihak yang diamankan, termasuk pejabat pemerintah daerah dan unsur BPK. Pendalaman ini penting untuk mengetahui apakah terdapat pola transaksi yang saling berkaitan atau peran berbeda dalam rangkaian dugaan penyimpangan tersebut.

Perkara ini menjadi sorotan karena dugaan korupsi yang diusut mencakup beberapa sektor sekaligus, mulai dari pengadaan, perizinan, hingga pemeriksaan keuangan. Penanganan kasus tersebut diharapkan dapat mengungkap secara terang mekanisme dugaan penyimpangan, aliran uang, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila unsur tindak pidana ditemukan.

KPK masih memiliki pekerjaan untuk menelusuri bukti-bukti yang telah disita dan menguji keterangan para pihak yang diperiksa. Hasil penyidikan selanjutnya akan menentukan konstruksi perkara dan pertanggungjawaban hukum setiap pihak yang terbukti terlibat, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.