Pertamina Terapkan Ganjil Genap Pengisian Pertalite di Bali, Koordinasi dengan TNI-Polri

PT Pertamina menerapkan aturan ganjil genap untuk pengisian bahan bakar minyak subsidi. Kebijakan tersebut khusus berlaku untuk Pertalite di wilayah Bali. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi pasokan dan distribusi. Pelaksanaan aturan sudah mulai dijalankan di sejumlah SPBU. Kebijakan ganjil genap tersebut mengacu pada surat resmi Gubernur Bali. Pertamina telah menerima surat dimaksud sebagai dasar pelaksanaan. Koordinasi antara pemerintah daerah dan BUMN energi menjadi landasan aturan ini. Seluruh pihak terkait diminta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pengaturan yang ditetapkan, kendaraan berpelat nomor ganjil dapat mengisi BBM pada tanggal 17 Oktober. Sementara itu, kendaraan berpelat nomor genap dijadwalkan pada 18 Oktober. Pembagian hari ini bertujuan mengatur arus pengisian agar lebih tertib. Masyarakat diimbau menyesuaikan jadwal dengan nomor polisi kendaraan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, Pertamina tidak bekerja sendiri. Perusahaan berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Aparat keamanan membantu mengatur antrean kendaraan di SPBU. Kehadiran TNI-Polri diharapkan mencegah kekacauan dan memastikan kelancaran distribusi.

Aturan ganjil genap khusus Pertalite ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan stok BBM subsidi. Bali sempat mengalami tekanan distribusi dalam beberapa waktu terakhir. Pembatasan berdasarkan pelat nomor menjadi salah satu instrumen pengendalian. Masyarakat diharapkan memahami dan mendukung kebijakan tersebut. Dengan mengacu pada surat Gubernur Bali, Pertamina menjalankan kebijakan secara resmi. Dasar hukum dan administratif sudah tersedia sebelum aturan diberlakukan. Sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan agar tidak menimbulkan kebingungan. Informasi jadwal ganjil genap disebarkan melalui berbagai saluran.

Pada 17 Oktober, hanya kendaraan berpelat ganjil yang diperkenankan mengisi Pertalite. Sehari berikutnya, 18 Oktober, giliran pelat genap. Pola bergiliran ini diharapkan meratakan beban di setiap SPBU. Antrean yang sebelumnya panjang diharapkan dapat lebih terkendali. Koordinasi dengan TNI-Polri menjadi kunci kelancaran di lapangan. Personel gabungan membantu mengatur lalu lintas di sekitar SPBU. Pengaturan antrean dilakukan agar tidak mengganggu arus jalan umum. Keamanan dan ketertiban tetap menjadi prioritas selama pengisian berlangsung.

Pertalite sebagai BBM subsidi memang menjadi fokus utama kebijakan ini. Jenis BBM lain tidak disebutkan dalam aturan ganjil genap tersebut. Pembatasan difokuskan pada produk yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Pengendalian stok menjadi tujuan utama di balik kebijakan. Surat Gubernur Bali yang diterima Pertamina memberikan legitimasi penuh. Tanpa dasar tersebut, penerapan aturan di tingkat operasional sulit dilakukan. Sinergi antara pemerintah provinsi dan Pertamina terlihat jelas. Langkah bersama ini diambil demi kepentingan distribusi yang lebih adil.

Masyarakat Bali diimbau untuk mematuhi jadwal yang telah ditetapkan. Pengisian di luar hari yang ditentukan berpotensi ditolak petugas. Dengan disiplin bersama, antrean dapat lebih tertib dan waktu tunggu berkurang. Dukungan warga menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan. Kehadiran TNI-Polri di SPBU tidak hanya untuk mengatur antrean. Mereka juga membantu memastikan tidak ada praktik kecurangan atau pelanggaran. Pengawasan di lapangan diperkuat selama aturan ganjil genap berlangsung. Pertamina dan aparat bekerja dalam satu koordinasi yang solid.

Kebijakan ini bersifat sementara dan menyesuaikan dengan kondisi stok. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan perkembangan di lapangan. Jika situasi membaik, penyesuaian aturan dimungkinkan. Sementara ini, ganjil genap menjadi instrumen utama pengendalian. Dengan penerapan di seluruh SPBU terkait, diharapkan distribusi Pertalite di Bali lebih merata. Tanggal 17 dan 18 Oktober menjadi uji coba awal pola bergiliran. Pengalaman dari dua hari tersebut akan menjadi bahan evaluasi. Semua pihak diharapkan bekerja sama menjaga ketertiban.