Prancis Kerahkan 70.000 Polisi Hadapi Gelombang Demonstrasi, Pemerintah Perketat Keamanan Usai Kerusuhan

PARIS – Pemerintah Prancis mengerahkan sebanyak 70.000 personel polisi untuk mengantisipasi gelombang demonstrasi lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/10/2026). Langkah pengamanan besar-besaran ini dilakukan di tengah meluasnya protes yang dipicu persoalan pendidikan dan meningkatnya biaya hidup. Situasi tersebut mencerminkan ketegangan sosial yang semakin menjadi perhatian pemerintah, terutama setelah aksi unjuk rasa sebelumnya berujung kerusuhan di sejumlah wilayah. Pengerahan puluhan ribu aparat dilakukan setelah demonstrasi pada pekan sebelumnya diwarnai bentrokan, penjarahan, dan perusakan fasilitas di beberapa lokasi. Insiden tersebut mendorong pemerintah meningkatkan kesiagaan keamanan untuk mencegah terulangnya kerusuhan dalam aksi berikutnya. Selain menambah jumlah personel, aparat juga memperketat pengawasan dan menerapkan pembatasan demonstrasi di sejumlah kota.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menyampaikan bahwa jumlah personel yang dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi kali ini meningkat dibandingkan pekan sebelumnya. Dalam keterangannya pada Jumat (23/10/2026), Nunez menyebut terdapat tambahan lebih dari 10.000 polisi dalam pengamanan nasional. Penambahan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang muncul selama berlangsungnya aksi massa. Pengamanan tidak hanya mengandalkan polisi reguler, tetapi juga melibatkan unit kepolisian elite dan pasukan bergerak yang dilengkapi persenjataan. Pemerintah turut menyiapkan dukungan teknologi dan peralatan, termasuk helikopter, pesawat nirawak, kendaraan lapis baja, serta meriam air. Berbagai perlengkapan tersebut disiagakan untuk membantu pemantauan situasi, mengendalikan kerumunan, dan merespons apabila terjadi gangguan keamanan.

Peningkatan kesiagaan aparat juga dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap ajakan melakukan kekerasan yang beredar di media sosial. Pemerintah menilai seruan semacam itu berpotensi memperburuk situasi apabila mendorong sebagian peserta demonstrasi melakukan penjarahan atau merusak fasilitas umum. Karena itu, aparat meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan informasi dan potensi gangguan yang dapat muncul sebelum maupun selama demonstrasi berlangsung. Nunez menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang mengarah pada kerusuhan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai peringatan kepada pihak-pihak yang diduga berencana melakukan kekerasan atau penjarahan di tengah aksi demonstrasi. Pemerintah berupaya membedakan penyampaian aspirasi secara damai dari tindakan melanggar hukum yang dapat membahayakan masyarakat dan merusak fasilitas publik.

"Pemerintah tidak akan berkompromi pada pelaku kerusuhan," ujar Laurent Nunez dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).

Di Paris, pembatasan terhadap pelaksanaan demonstrasi diberlakukan melalui penentuan rute yang lebih terbatas. Aksi massa hanya diizinkan berlangsung di jalur antara kawasan Bastille dan Place de la Nation. Pembatasan tersebut menjadi bagian dari upaya aparat mengendalikan pergerakan peserta demonstrasi serta mempermudah pengawasan di pusat ibu kota Prancis. Selain pembatasan rute, pemerintah juga menolak permohonan demonstrasi yang diajukan oleh serikat mahasiswa Prancis, UNEF, dan gerakan Rompi Kuning. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pengamanan tidak hanya dilakukan melalui pengerahan personel, tetapi juga melalui pembatasan administratif terhadap kegiatan unjuk rasa tertentu. Meski demikian, informasi yang tersedia belum merinci alasan resmi penolakan setiap permohonan tersebut.

Persoalan pendidikan dan biaya hidup menjadi latar belakang protes yang meluas di Prancis. Kedua isu tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya kelompok yang menghadapi tekanan ekonomi dan kekhawatiran mengenai akses pendidikan. Namun, rincian tuntutan masing-masing kelompok demonstran serta tanggapan pemerintah terhadap setiap tuntutan belum dijelaskan secara lengkap dalam informasi yang tersedia. Meluasnya demonstrasi memperlihatkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga keamanan sekaligus merespons aspirasi masyarakat. Di satu sisi, aparat ditugaskan mencegah kekerasan, penjarahan, dan perusakan seperti yang terjadi pada pekan sebelumnya. Di sisi lain, penanganan demonstrasi juga perlu mempertimbangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pengerahan 70.000 polisi, dukungan kendaraan lapis baja, helikopter, pesawat nirawak, dan meriam air menunjukkan tingginya tingkat kesiagaan pemerintah menjelang aksi Sabtu (24/10/2026). Pembatasan demonstrasi di Paris dan penolakan terhadap sejumlah permohonan aksi turut menjadi bagian dari langkah pengamanan tersebut. Perkembangan situasi di lapangan akan menjadi penentu apakah demonstrasi dapat berlangsung damai atau kembali diwarnai gangguan keamanan. Pemerintah Prancis kini menghadapi tantangan untuk mengendalikan potensi kerusuhan tanpa mengabaikan persoalan sosial yang menjadi pemicu protes. Penambahan personel keamanan dapat membantu mengantisipasi gangguan, tetapi persoalan pendidikan dan biaya hidup tetap membutuhkan perhatian melalui kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Hingga demonstrasi berlangsung, perhatian tertuju pada kesiapan aparat, respons para demonstran, serta langkah pemerintah dalam meredakan ketegangan sosial di berbagai wilayah Prancis.