Kondisi udara di Kota Palembang, Sumatera Selatan, kembali memburuk hingga mencapai level yang sangat mengkhawatirkan. Di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Wali Kota Palembang Ratu Dewa justru mengaku masih merasa “enjoy” karena sejauh ini tidak mengalami gangguan pernapasan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ratu Dewa saat ditemui di Griya Agung Palembang, Senin (5/10/2026). Ia mengakui banyak warga telah mengeluhkan dampak kabut asap, mulai dari sesak napas hingga gangguan kesehatan lainnya. Namun, secara pribadi, ia mengatakan masih dapat menjalani aktivitas seperti biasa, termasuk berolahraga.

“Kalau saya sebenarnya sih ya, sampai sekarang tidak ya, karena mungkin saya enjoy-enjoy saja,” ujar Ratu Dewa.

Ia mengatakan dirinya tetap menjalankan rutinitas olahraga meski kualitas udara di Palembang sedang memburuk. Di sisi lain, laporan mengenai warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat paparan kabut asap terus diterima pemerintah daerah.

“Terus aktivitas olahraga masih rutin, saya kira begitu. Tapi banyak yang mengeluh ke saya demikian (sesak napas),” katanya. 

Kondisi tersebut menjadi sorotan karena pada hari yang sama data kualitas udara menunjukkan tingkat pencemaran yang sangat tinggi. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup yang dikutip dalam laporan tersebut, indikator PM10 mencapai 1.025 mikrogram per meter kubik, sedangkan PM2.5 berada di angka 554 mikrogram per meter kubik.

Sementara itu, pemantauan BMKG pada Stasiun PM2.5 Musi 2 dan Talang Betutu juga menunjukkan kondisi udara Palembang berada pada kategori berbahaya. Pada Senin pagi, konsentrasi PM2.5 di Talang Betutu bahkan sempat mencapai 881 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Musi 2 tercatat mencapai 802,3 mikrogram per meter kubik. 

Tingginya konsentrasi partikulat tersebut terjadi ketika kabut asap karhutla menyelimuti sejumlah wilayah Palembang. Ratu Dewa sebelumnya menyebut asap yang masuk ke Kota Palembang antara lain berasal dari wilayah Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Banyuasin.

Menurutnya, posisi geografis Palembang yang berada di wilayah lebih rendah membuat kota tersebut menerima kiriman asap dari sejumlah daerah di sekitarnya. Karena itu, penanganan persoalan kabut asap tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah Kota Palembang, melainkan membutuhkan koordinasi lintas daerah dan instansi. 

Dampak buruk kualitas udara pun mulai terasa di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Palembang mencatat persoalan gangguan pernapasan meningkat seiring memburuknya kondisi udara. Data yang dihimpun Dinas Kesehatan Palembang menunjukkan kasus ISPA pada September 2026 mencapai 17.434 kasus, dengan mayoritas penderita berasal dari kelompok usia anak-anak. 

Di tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan mencatat 40.555 kasus ISPA sepanjang September. Dari jumlah tersebut, Palembang menjadi salah satu daerah dengan kasus tertinggi, yakni mencapai 10.965 kasus. Data tersebut masih bersifat sementara karena laporan dari sejumlah fasilitas kesehatan masih dapat bertambah. 

Keluhan warga juga semakin beragam. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak napas, batuk, mata perih hingga gangguan tidur akibat pekatnya asap. Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh warga yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, tetapi juga oleh sebagian masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki gangguan kesehatan serupa. 

Pemerintah Kota Palembang telah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi dampak kesehatan akibat kondisi tersebut. Sebanyak enam puskesmas disiagakan selama 24 jam untuk menangani masyarakat yang mengalami gejala ISPA. Selain itu, posko penanganan karhutla juga dioptimalkan di 17 kecamatan dengan melibatkan unsur pemerintah, pemadam kebakaran, BPBD, TNI, dan Polri. 

Pemkot juga telah membentuk layanan khusus penanganan dampak ISPU dan kabut asap di 18 kecamatan. Fasilitas kesehatan dan posko kecamatan diarahkan untuk memberikan respons cepat, termasuk menyiapkan tabung oksigen dan ruang pemulihan bagi warga yang membutuhkan. Pemerintah juga membagikan masker gratis dan mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan. 

Dampak kabut asap bahkan merembet ke sektor pendidikan. Ratu Dewa sebelumnya meminta sekolah mempertimbangkan kembali pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ketika kualitas udara berada dalam kategori berbahaya. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko paparan polusi terhadap anak-anak. 

Pemerintah kota juga berupaya menekan sumber persoalan dari dalam wilayahnya. Ratu Dewa menyatakan tengah mengkaji regulasi berupa peraturan wali kota yang memungkinkan pemberian sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan di wilayah Palembang. Ia menegaskan pemilik lahan, baik perorangan maupun perusahaan, harus bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran. 

Situasi tersebut menunjukkan kontras yang cukup tajam. Di satu sisi, Ratu Dewa mengaku masih dapat beraktivitas normal dan merasa “enjoy”. Namun, di sisi lain, angka pencemaran udara telah berada pada tingkat berbahaya dan masyarakat mulai merasakan dampaknya secara langsung.

Dengan kualitas udara yang masih buruk, perhatian pemerintah kini tidak hanya tertuju pada penanganan asap yang sudah masuk ke wilayah kota, tetapi juga pada sumber karhutla di daerah penyangga. Koordinasi lintas wilayah menjadi penting agar kabut asap tidak terus berulang dan membebani kesehatan masyarakat.

Bagi warga Palembang, persoalan ini bukan lagi sekadar kabut yang mengurangi jarak pandang. Tingginya konsentrasi PM2.5 dan PM10, meningkatnya keluhan gangguan pernapasan, serta terganggunya aktivitas pendidikan menunjukkan bahwa pencemaran udara telah menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan cepat dan berkelanjutan.