Wacana Kenaikan Tarif TransJabodetabek: Antara Keberlanjutan dan Beban Masyarakat

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji penyesuaian tarif layanan TransJakarta rute TransJabodetabek. Wacana ini muncul di tengah lonjakan pengguna yang signifikan, namun diimbangi oleh subsidi yang terus membengkak dan biaya operasional yang semakin tinggi.

Menurut informasi yang beredar, tarif baru yang sedang dipertimbangkan berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per perjalanan. Saat ini, banyak rute lintas wilayah tersebut masih dikenakan tarif yang dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan biaya produksi layanan, termasuk bahan bakar, pemeliharaan bus, dan pengembangan infrastruktur.

Pada tahun 2025, subsidi yang digelontorkan Pemprov DKI untuk TransJakarta mencapai Rp4,03 triliun. Rata-rata subsidi per penumpang tercatat sebesar Rp12.258. Angka ini menunjukkan betapa besarnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjaga agar tarif tetap terjangkau.

Di sisi lain, performa layanan justru membanggakan. Jumlah penumpang TransJakarta secara keseluruhan melonjak tajam dari 98,88 juta orang pada 2021 menjadi 413 juta orang pada 2025. Peningkatan ini tak lepas dari perluasan jaringan TransJabodetabek yang kini semakin masif melayani mobilitas masyarakat dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) menuju Jakarta dan sebaliknya.

“TransJakarta bukan lagi sekadar transportasi warga Jakarta, melainkan tulang punggung mobilitas Jabodetabek. Kami harus memastikan layanan ini tetap sustainable tanpa membebani APBD secara berlebihan,” ujar seorang pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang enggan disebut namanya.

Pemerintah beralasan bahwa penyesuaian tarif diperlukan untuk beberapa alasan strategis:

- Efisiensi anggaran: Mengurangi ketergantungan pada subsidi agar dana APBD dapat dialokasikan ke sektor prioritas lain seperti pendidikan dan kesehatan.

- Peningkatan kualitas layanan: Dengan pendapatan yang lebih sehat, TransJakarta diharapkan dapat menambah armada, memperbaiki fasilitas halte, dan meningkatkan frekuensi keberangkatan.

- Keadilan pengguna: Karena banyak penumpang berasal dari luar DKI Jakarta, dianggap wajar jika kontribusi mereka lebih proporsional terhadap biaya operasional.

Namun, wacana ini langsung menuai perhatian publik. Bagi jutaan pekerja yang tinggal di Bodetabek dan bergantung pada TransJakarta setiap hari, kenaikan tarif berpotensi menambah pengeluaran bulanan yang cukup signifikan. Seorang karyawan swasta asal Bekasi yang rutin menggunakan koridor TransJabodetabek mengaku khawatir: “Sudah cukup mahal biaya hidup, kalau tarif naik lagi, bisa-bisa kami terpaksa beralih ke kendaraan pribadi yang justru menambah kemacetan.”

Pemerintah DKI menegaskan bahwa kajian masih berjalan dan belum ada keputusan final. Proses penyesuaian tarif akan melibatkan diskusi dengan stakeholder, termasuk perwakilan pengguna, DPRD DKI, serta pemerintah daerah tetangga di Bodetabek.

Pakarpun menilai penyesuaian tarif transportasi publik harus dibarengi dengan kebijakan pendukung, seperti pemberian subsidi langsung bagi kelompok rentan (mahasiswa, lansia, dan pekerja berpenghasilan rendah) atau integrasi tarif yang lebih seamless dengan moda transportasi lain seperti KRL Commuter Line dan MRT.

Lonjakan pengguna TransJakarta selama empat tahun terakhir menunjukkan keberhasilan transformasi transportasi publik di ibu kota. Namun, keberhasilan tersebut kini diuji oleh tantangan keuangan yang klasik: bagaimana menjaga aksesibilitas bagi masyarakat sekaligus menjamin keberlanjutan operasional jangka panjang.

Masyarakat menanti keputusan final yang bijak—satu yang tidak hanya mempertimbangkan angka, tetapi juga dampak sosial ekonomi bagi jutaan warga Jabodetabek yang setiap hari bergantung pada bus merah ini untuk mencari penghidupan.