Bahlil Akui PLN Kekurangan 20 Juta Ton Batu Bara, Pemerintah Siapkan Tim Khusus dan Kajian Penyesuaian Harga

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui PT PLN (Persero) masih menghadapi defisit pasokan batu bara sekitar 20 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik sepanjang tahun 2026. Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa secara keseluruhan pasokan batu bara untuk PLN masih dalam kondisi aman dan tidak ada masalah berarti.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026). “Dari total kebutuhan sekitar 154 juta ton per tahun, kontrak yang sudah kita amankan baru 134 juta ton,” ujar Bahlil saat ditemui awak media.

Menurut Bahlil, salah satu kendala utama adalah semakin terbatasnya pasokan batu bara kalori menengah yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik PLN. Di sisi lain, pelaku usaha tambang menyampaikan bahwa harga batu bara untuk Domestic Market Obligation (DMO) yang berlaku saat ini sudah tidak lagi kompetitif dan tidak sesuai dengan biaya produksi.

Pemerintah pun tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian harga DMO. Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya sedang menghitung berbagai opsi agar penyesuaian tersebut tidak merugikan PLN sebagai pembeli sekaligus tidak memberatkan perusahaan tambang sebagai pemasok.

“Kita harus jaga keseimbangan. Keberlangsungan industri tambang harus tetap terjaga, tapi tarif listrik bagi masyarakat juga harus tetap terjangkau,” tegasnya.

Atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus pengadaan batu bara. Tim ini melibatkan berbagai pihak, antara lain PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Tugas tim ini adalah memastikan proses pengadaan berjalan lebih baik, sehingga kebutuhan batu bara PLN dapat terpenuhi secara optimal,” jelas Bahlil.

Selain itu, tim tersebut juga bertugas memantau agar batu bara yang telah dialokasikan benar-benar tersalurkan ke pembangkit listrik. Koordinasi lintas lembaga diperkuat untuk menghindari hambatan baik di tahap pengadaan maupun distribusi.

Bahlil kembali menenangkan publik bahwa hingga saat ini pemerintah tidak memiliki rencana melakukan pemadaman listrik (blackout) akibat kekurangan pasokan batu bara. “Secara overall tidak ada masalah. Masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.

Ia optimistis bahwa dengan berbagai langkah yang sedang diambil — mulai dari penguatan kontrak pasokan hingga kajian penyesuaian harga DMO — kebutuhan listrik nasional tetap terjaga sepanjang tahun ini.

Isu pasokan batu bara untuk PLN bukan kali pertama menjadi sorotan. Sebagai sumber energi utama pembangkit listrik di Indonesia (sekitar 60-70% dari total produksi listrik), kestabilan pasokan batu bara menjadi faktor krusial bagi keandalan listrik nasional dan daya saing ekonomi.

Pemerintah di bawah Presiden Prabowo tampak serius memperkuat koordinasi antarlembaga untuk mengatasi permasalahan ini secara struktural, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan industri, keuangan negara, dan daya beli masyarakat.