Bahlil Ungkap Alasan Prabowo Dorong Batu Bara Jadi BBM, Ada Tawaran Kerja Sama dari China

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan teknologi untuk mengolah batu bara menjadi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Bahlil, gagasan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pemanfaatan cadangan batu bara yang melimpah, tetapi juga merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi Indonesia ketika situasi geopolitik global masih penuh ketidakpastian.

Bahlil mengatakan arahan Prabowo berangkat dari kebutuhan untuk mengoptimalkan seluruh sumber energi yang tersedia di dalam negeri. Dengan memanfaatkan sumber daya domestik, pemerintah berharap ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM dapat ditekan dan devisa yang selama ini digunakan untuk membeli energi dari luar negeri dapat tetap berputar di dalam negeri.

“Jadi gini, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo terkait dengan membuat gas ataupun minyak lewat batu bara itu berangkat dari pemikiran bahwa dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu, maka arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada di Indonesia,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Menurut Bahlil, salah satu sumber daya yang bisa dikembangkan adalah batu bara, khususnya batu bara berkalori rendah. Perkembangan teknologi pengolahan batu bara saat ini memungkinkan bahan bakar padat tersebut dikonversi menjadi gas sintetis maupun produk hidrokarbon cair yang dapat digunakan sebagai bahan bakar.

Bahlil bahkan menyebut sejumlah negara telah menggunakan teknologi semacam itu. Ia secara khusus menyinggung China yang telah memanfaatkan batu bara berkalori rendah untuk menghasilkan gas dan menjadi salah satu contoh yang menurutnya bisa dipelajari Indonesia. Pemerintah juga telah menerima tawaran kerja sama dari sejumlah perusahaan yang ingin mengembangkan teknologi tersebut di Tanah Air.

“Sekarang teknologinya itu sudah canggih, di mana batu bara yang low kalori itu bisa menghasilkan gas maupun minyak. Di beberapa negara seperti di China, itu gasnya sudah diambil dari batu bara low kalori,” kata Bahlil.

Pernyataan itu muncul tidak lama setelah Prabowo menyampaikan secara terbuka keinginannya agar Indonesia dapat memproduksi bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyampaikan gagasan tersebut saat menghadiri syukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur pada Sabtu (19/9/2026). Prabowo menyebut pemanfaatan sumber daya domestik sebagai salah satu cara mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

Bahlil kemudian memastikan arahan tersebut akan ditindaklanjuti Kementerian ESDM. Ia menyebut pengembangan bahan bakar berbasis batu bara sebagai salah satu opsi untuk memperkuat ketahanan energi nasional, terutama ketika rantai pasok energi dunia dapat terganggu oleh konflik maupun perubahan kondisi geopolitik.

Pertimbangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan energi pemerintah yang dalam beberapa bulan terakhir semakin menekankan pemanfaatan sumber daya domestik. Kementerian ESDM sebelumnya menyebut optimalisasi energi dalam negeri dan pengurangan ketergantungan impor sebagai bagian dari strategi mencapai ketahanan, kedaulatan, kemandirian, dan swasembada energi.

Gejolak geopolitik menjadi salah satu alasan utama pemerintah memperkuat strategi tersebut. Pada Maret 2026, Kementerian ESDM menyebut gangguan pasokan melalui Selat Hormuz berpotensi memengaruhi distribusi minyak global. Pemerintah ketika itu menyiapkan diversifikasi sumber impor minyak mentah dan mendorong optimalisasi sumber energi domestik sebagai bagian dari mitigasi.

Bagi pemerintah, semakin banyak sumber energi yang bisa berasal dari dalam negeri berarti semakin banyak pilihan ketika pasokan energi global mengalami gangguan. Dalam konteks itulah batu bara yang selama ini lebih banyak dikenal sebagai komoditas bahan bakar pembangkit listrik dan ekspor mulai dilihat dari sisi lain, yakni sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk energi bernilai tambah lebih tinggi.

Teknologi untuk mengubah batu bara menjadi bahan bakar cair dikenal sebagai coal-to-liquid (CTL)

Namun, pernyataan pemerintah mengenai batu bara menjadi BBM perlu dibedakan antara kemungkinan teknis dan kesiapan proyek komersial. Hingga 22 September 2026, Kementerian ESDM masih mengevaluasi teknologi yang akan digunakan, termasuk kemungkinan mitra yang akan dilibatkan. Artinya, rencana tersebut belum masuk pada tahap produksi BBM komersial dalam skala nasional.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno juga mengatakan bahwa teknologi coal-to-liquid bukan sesuatu yang baru. Ia menyebut Jerman dan Afrika Selatan sebagai contoh negara yang telah memiliki pengalaman panjang dalam pemanfaatan batu bara untuk menghasilkan bahan bakar cair. Meski demikian, Indonesia masih harus menentukan teknologi dan skema pengembangan yang paling sesuai dengan karakteristik sumber daya serta kebutuhan dalam negeri.

Bahlil menyebut peluang pengembangan teknologi tersebut terbuka karena Indonesia mempunyai potensi batu bara berkalori rendah yang besar. Jenis batu bara tersebut selama ini memiliki nilai ekonomi yang berbeda dengan batu bara berkalori tinggi, sehingga pengembangan teknologi hilirisasi dapat menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan pemanfaatannya.

Di sisi lain, pemerintah tidak hanya melihat batu bara sebagai sumber energi alternatif. Kebijakan hilirisasi juga diarahkan untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Kementerian ESDM sebelumnya menyatakan percepatan hilirisasi dan optimalisasi potensi energi domestik menjadi bagian dari agenda untuk meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Dorongan untuk mengembangkan BBM berbasis batu bara juga muncul di tengah berbagai langkah pemerintah mengurangi impor energi. Sebelumnya, pemerintah mengembangkan B50 sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap solar impor dan kini sedang menyiapkan kajian E50 untuk bensin berbasis bahan bakar nabati. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencari beragam sumber bahan bakar domestik, bukan hanya mengandalkan minyak mentah konvensional.

Meski demikian, teknologi coal-to-liquid memiliki tantangan yang tidak ringan. Pengembangan fasilitasnya membutuhkan investasi besar, teknologi pengolahan yang kompleks, pasokan bahan baku yang konsisten, serta pengelolaan emisi dan kebutuhan energi proses. Departemen Energi Amerika Serikat mencatat bahwa sistem gasifikasi untuk menghasilkan bahan bakar cair membutuhkan rangkaian proses yang kompleks, sementara biaya sistem gasifikasi tetap menjadi salah satu tantangan pengembangan.

Persoalan lingkungan juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan teknologi tersebut. Sejumlah kajian siklus hidup yang dirangkum Argonne National Laboratory menunjukkan bahwa teknologi CTL konvensional masih menghadapi tantangan berupa emisi gas rumah kaca yang relatif tinggi dan keekonomian yang belum selalu kompetitif dibandingkan bahan bakar minyak bumi. Karena itu, penerapan teknologi tersebut membutuhkan kajian menyeluruh, termasuk kemungkinan penggunaan penangkapan dan penyimpanan karbon untuk menekan emisi.

Pemerintah sendiri belum menetapkan teknologi maupun perusahaan tertentu sebagai pelaksana proyek. Bahlil baru mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan telah menyampaikan penawaran kerja sama kepada pemerintah. Tahap berikutnya adalah menilai teknologi, keekonomian, kesiapan industri, serta bentuk kerja sama yang paling memungkinkan.

Bagi Indonesia, keberhasilan pengembangan teknologi tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh kemampuan mengubah cadangan batu bara menjadi produk energi yang kompetitif. Jika biaya produksi terlalu tinggi dibandingkan harga BBM dari minyak, proyek akan menghadapi tantangan keekonomian meski teknologi secara teknis memungkinkan. Sebaliknya, jika dapat mencapai skala dan efisiensi yang sesuai, teknologi tersebut berpotensi menjadi salah satu opsi tambahan dalam diversifikasi sumber energi nasional.

Karena itu, rencana Presiden Prabowo untuk membuat bensin dari batu bara saat ini lebih tepat dipahami sebagai arah kebijakan yang sedang ditindaklanjuti pemerintah, bukan berarti Indonesia sudah siap memproduksi BBM batu bara dalam waktu dekat. Kementerian ESDM masih berada pada tahap memilih dan mengevaluasi teknologi serta menjajaki calon mitra.

Bahlil menegaskan inti dari kebijakan tersebut adalah bagaimana Indonesia memaksimalkan kekayaan energi yang dimiliki sendiri. Di tengah risiko gangguan rantai pasok global, pemerintah ingin memiliki lebih banyak pilihan sumber energi sehingga kebutuhan masyarakat dan industri tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan minyak dari luar negeri.

“Tujuannya agar tidak lagi kita impor, devisa kita bisa ada di dalam negeri,” ujar Bahlil.

Dengan demikian, batu bara kini tidak hanya ditempatkan sebagai komoditas tambang atau bahan bakar pembangkit. Pemerintah tengah membuka kemungkinan menjadikannya bahan baku untuk gas dan BBM melalui teknologi hilirisasi. Namun, perjalanan dari gagasan menuju produksi komersial masih membutuhkan pembuktian teknis, perhitungan keekonomian, kesiapan investasi, serta penyelesaian berbagai aspek lingkungan dan regulasi.