Lasarus Minta Usulan DPR dari Kunjungan Kerja Jadi Prioritas, Tegaskan Dibiayai Negara dan Wajib Ditindaklanjuti

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa berbagai usulan yang dibawa anggota DPR dalam pembahasan program dan anggaran pemerintah merupakan hasil serapan aspirasi yang diperoleh melalui berbagai kegiatan resmi yang dibiayai negara. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Dalam rapat yang membahas pendalaman sinkronisasi rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2027 tersebut, Lasarus menjelaskan bahwa anggota DPR tidak hanya menyampaikan aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing, tetapi juga dari hasil berbagai kegiatan kedewanan yang dilakukan secara resmi. Menurutnya, sumber usulan yang dibawa anggota dewan berasal dari beragam saluran, mulai dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, kunjungan kerja spesifik, kunjungan kerja komisi, hingga berbagai agenda yang dilakukan oleh fraksi.

“Kalau kunjungan kerja keliling Indonesia spesifik, kemudian kunjungan kerja komisi itu dibiayai oleh negara lho, Pak. Itu semua pakai surat dinas, surat tugas. Dan wajib bagi kami itu untuk menyampaikan usulan,” kata Lasarus dalam rapat tersebut.

Pernyataan itu disampaikan sebagai penegasan bahwa berbagai rekomendasi dan kebutuhan pembangunan yang diajukan anggota DPR bukan sekadar usulan pribadi, melainkan hasil penghimpunan aspirasi masyarakat dan temuan lapangan yang diperoleh melalui tugas konstitusional mereka. Lasarus menilai seluruh masukan yang disampaikan anggota DPR seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam proses penyusunan program kerja dan alokasi anggaran. Terlebih, berbagai usulan tersebut merupakan hasil kunjungan langsung ke daerah yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan persoalan infrastruktur yang dihadapi masyarakat.

Dalam forum tersebut, ia juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan berbagai usulan yang telah disampaikan anggota DPR ketika terdapat ruang tambahan anggaran pada tahun mendatang. Menurutnya, penambahan anggaran seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang telah dihimpun melalui berbagai kegiatan resmi DPR. Pembahasan sinkronisasi rencana kerja dan anggaran tahun 2027 menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Komisi V DPR sendiri memiliki ruang lingkup yang berkaitan dengan sektor infrastruktur, transportasi, perhubungan, perumahan rakyat, hingga pembangunan wilayah.

Melalui rapat tersebut, DPR dan Kementerian PU berupaya menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan kebutuhan di lapangan. Aspirasi yang dibawa para anggota dewan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pernyataan Lasarus juga mencerminkan pentingnya tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja yang selama ini dilakukan anggota DPR. Sebab, selain menjadi bagian dari fungsi pengawasan, kunjungan tersebut juga bertujuan menyerap berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat yang kemudian diteruskan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan maupun program pembangunan.